Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dalam Surat Edaran nya Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat. Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi pelaksana dalam penerapan ketentuan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi Pemegang Hak Guna Usaha.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020. Kepala Bidang Pengolahan dam Pemasaran Hasil Perkebunan Provinsi Riau, Defris Hatmaja menjelaskan, Berdasarkan Pergub tersebut sesuai Kemitraan Plasma maka perusahaan perkebunan melakukan kemitraan plasma dengan kelembagaan pekebun seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi, melalui perjanjian kerjasama mitra plasma secara tertulis yang diketahui gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Begitu juga dengan Kemitraan Swadaya bahwa perusahaan perkebunan melakukan kemitraan swadaya dengan kelembagaan pekebun seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani , atau koperasi, melalui perjanjian kerjasama mitra swadaya secara tertulis yang diketahui gubernur/bupati sesuai dengan kewenangannya.
“Pergub juga mengatur tentang sanksi yaitu perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan gubernur riau nomor 77 tahun 2020, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Peringatan tertulis diberikan dua kali dalam tenggang waktu satu bulan. Apabila perusahaan perkebunan tidak melaksanakan peringatan tertulis kepala dinas mengusulkan kepada gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha,” tegasnya.
Mahasiswa mengatakan persoalan terbanyak dalam industri perkebunan kelapa sawit ini ialah pelanggaran perizinan. Pertama, terkait hak guna usaha (HGU) yang belum dimiliki. Kedua, terkait plasma yang harusnya dibangun namun belum dibuat. Ketiga, CSR Perusahaan yang belum optimal" kata Menteri Dalam Negeri HIPEMAROHI-Pekanbaru sekaligus PJ Ketum HIMALAYA-Pekanbaru, Rokan Hilir, pada Rabu 11 Agustus 2021.
Selain itu lanjutnya, bahwa ada beberapa masalah lain yang ditemukan pada perusahaan kelapa sawit itu, yakni:
"Praktik deforestasi hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan dengan cara bakar, tidak tersalurkannya pemerataan ekonomi kepada masyarakat sekitar areal konsesi, konflik tenurial, serta persoalan yang muncul terkait dengan kewajiban pembangunan kebun plasma," kata Nanda Pratama Prayugo Selaku Menteri Dalam Negeri HIPEMAROHI-Pekanbaru dan PJ Ketua Umum HIMALAYA-Pekanbaru.
HIPEMAROHI tidak mau masalah itu terus-terusan terjadi di Rokan Hilir. Mahasiswa mengajak dan meminta serta menggandeng pemerintah daerah setempat dan beberapa stakeholder terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Mahasiswa mau persoalan itu diselesaikan dengan cepat dan strategis. Hal itu perlu dilakukan karena Kelapa Sawit merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dari masyarakar Rokan Hilir.
Meski begitu, dirinya tak mau menyebut perusahaan mana yang melakukan praktik tersebut. Nanda hanya merekomendasikan agar pihak hukum turut dilibatkan untuk memberantas praktik tersebut.
"Tapi saya usulkan untuk melibatkan Kepolisan dan Kejaksaan karena ada UU Kehutanan dan Perkebunan yang terkait dengan pidana. Saya berharap penyelesaian ini, dua hal, tetap menjamin kepastian penerimaan negara. Kalau pengusaha sudah mengikuti semua ketentuan jangan lagi nanti ada masalah di belakang," jelasnya.
Pembenahan masalah pengelolaan sawit ini penting dilakukan pemerintah. Sebab, kata Nanda, sawit memiliki peranan penting terhadap penerimaan negara, bahkan melebihi minyak dan gas (migas). Jadi kelapa sawit merupakan penyumbang devisa negara yang signifikan. Ia sudah melampaui migas. Dalam proses pelaksanaan perkebunan yang tahun 80-an sampai sekarang, bermacam permasalahan yang harus kita selesaikan.
Selanjutnya, HIPEMAROHI-Pekanbaru meminta dan mendorong Pemprov Riau dan Pemda Rohil untuk membentuk serta menurunkan Satgas terpadu sebagai mata dan telinga untuk mendapatkan data akurat dilapangan serta melakukan monitoring terhadap Perkebunan Perusahaan Industri Kelapa Sawit untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
"Rekomendasi tersebut diharapkan tak berhenti di Pemprov dan Pemda saja, tapi juga ditindaklanjuti sampai ke perbaikan pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal," ucap Nanda.**[]
Tulis Komentar